MEGASUARA.com – Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi ringan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penyelidikan dugaan praktik korupsi di lingkungan pegawai pajak. Menurutnya, tindakan itu sejalan dengan proses hukum yang berjalan karena ada indikasi pelanggaran oleh oknum pegawai.
Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai DJP yang terlibat selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung. Ia menekankan, dukungan tersebut diberikan semata karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai kementerian, bukan bentuk intervensi terhadap penegakan hukum. Selama belum ada putusan bersalah dari pengadilan, status pegawai tersebut tetap dijaga.
Lebih lanjut, Purbaya berjanji tidak akan mencoba menghambat penyidikan yang dilakukan KPK. Ia menyebut pendampingan hanya berupa bantuan hukum administratif bagi pegawai yang bersangkutan, dan tidak berhubungan dengan hasil serta putusan di lembaga peradilan.
Kasus yang tengah ditangani KPK itu telah menjerat sejumlah oknum pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara sebagai tersangka dalam dugaan suap pengaturan pajak. Langkah penggeledahan oleh KPK dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan bukti untuk memperkuat berkas perkara.
