MEGASUARA.com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait wacana pemerintah memanfaatkan kawasan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai lokasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya sebelumnya pernah menangani dugaan suap dalam proses perizinan proyek Meikarta. Namun, lanjut Budi, dalam penanganan perkara tersebut KPK tidak menyita unit hunian di kawasan itu, tetapi hanya aset atau dana yang diduga berasal dari praktik suap kepada mantan Bupati Bekasi periode 2017–2022, Neneng Hassanah Yasin.
Dengan tidak disitanya unit-unit rusun, Budi menegaskan tidak ada hambatan hukum yang menghalangi pemerintah menjadikan kawasan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi. “Soal perkara suap izin di KPK, posisinya sudah jelas dan tidak bermasalah,” ujarnya kepada wartawan.
Keputusan ini muncul setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya mengungkap rencana pemerintah untuk memasukkan Meikarta dalam daftar lokasi pembangunan rusun subsidi. Menurut Menteri, pemilihan kawasan tersebut didasarkan pada kesiapan lahan serta tingginya permintaan hunian di sekitar kawasan industri yang berkembang pesat.
Maruarar memastikan realisasi pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan dimulai pada 2026, sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kasus Meikarta sebelumnya menjadi sorotan publik setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 Oktober 2018 terkait dugaan suap perizinan. Meski demikian, status hukum unit hunian di area tersebut kini dianggap bersih dari perkara yang ditangani lembaga antirasuah.
