Megasuara.com – Jakarta, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menaikkan tensi diplomasi global dengan mengeluarkan ancaman keras terhadap negara-negara yang menolak atau tidak mendukung ambisi pemerintahan AS untuk mendapatkan kendali atas Greenland, wilayah otonom Denmark yang kaya sumber daya dan berada di kawasan Arktik.
Trump menyatakan pada Jumat (16/1) bahwa Washington “mungkin akan menerapkan tarif perdagangan” kepada negara-negara yang dianggap tidak berkomitmen mendukung rencana tersebut. Menurutnya, kepemilikan atas Greenland bukan hanya soal geopolitik tetapi juga terkait “keamanan nasional” Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut dilontarkan di Gedung Putih saat Trump menghadiri sebuah pertemuan tentang kebijakan layanan kesehatan. Ia mengaitkan strategi tarif ini dengan taktik sebelumnya yang pernah digunakan Gedung Putih untuk menekan negara-negara lain dalam perundingan perdagangan, termasuk soal harga obat.
Greenland, yang secara administratif berada di bawah Kerajaan Denmark namun memiliki pemerintahan sendiri, telah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir karena posisi strategisnya di lintasan Arktik serta cadangan mineral penting. Denmark secara tegas menolak maksud AS untuk mencaplok wilayah tersebut, menegaskan hak rakyat Greenland untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Penolakan kuat juga datang dari sekutu-sekutu AS di Eropa, yang menegaskan bahwa kedaulatan wilayah dan prinsip aliansi NATO harus dihormati. Untuk menunjukkan solidaritas, beberapa negara Eropa bahkan telah menambah kehadiran militer di wilayah Arktik sebagai respon atas meningkatnya ketegangan.
Di tengah dinamika ini, delegasi bipartisan dari Kongres AS melakukan kunjungan ke Kopenhagen untuk mendorong dialog dengan pejabat Denmark dan Greenland, menekankan pentingnya hubungan yang sehat dengan sekutu.
Belum jelas negara mana yang akan menjadi target dari ancaman tarif Trump, atau mekanisme hukum seperti apa yang akan dipakai untuk menerapkannya. Namun langkah ini memperlihatkan eskalasi signifikan dalam retorika pemerintahan AS terhadap sekutu baratnya sendiri dalam konteks sengketa wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
