Megasuara.com – Jakarta, Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan vonis masa percobaan selama 10 bulan terhadap 23 terdakwa yang terlibat dalam kericuhan aksi demonstrasi Agustus 2025. Putusan ini dijatuhkan setelah sidang panjang yang berlangsung hingga Kamis malam, 29 Januari 2026.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Saptono Setiawan, yang menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas serta melakukan kekerasan di muka umum. Namun, hakim memilih untuk memberikan masa percobaan dan pengawasan, sehingga para terdakwa tidak harus menjalani hukuman di balik jeruji besi.
Menurut amar putusan, hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan serta fakta bahwa mereka belum pernah dihukum sebelumnya. Majelis menyatakan bahwa hukuman percobaan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para terdakwa agar memperbaiki perilaku dan tetap berkontribusi positif dalam masyarakat.
Dua terdakwa lain, yakni Neo Soa Rezeki dan Muhammad Azril, menerima vonis berbeda. Keduanya divonis 7 bulan penjara karena keterlibatan mereka dinilai lebih intens dalam tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Hakim memutuskan bahwa masa tahanan mereka dikurangi dengan masa hukuman yang telah dijalani sebelumnya sehingga tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan.
Kasus kericuhan demo Agustus 2025 bermula dari unjuk rasa besar yang berlangsung di beberapa titik ibu kota dan wilayah lain di Indonesia. Aksi tersebut semula berlangsung damai, tetapi kemudian beberapa kelompok berkonfrontasi dengan aparat, melempar batu serta benda-benda lain, bahkan terjadi pembakaran dan perusakan fasilitas publik. Aparat kepolisian melakukan pengamanan dan menahan sejumlah orang yang diduga melakukan tindakan anarkis.
Sebagian keluarga terdakwa yang hadir dalam sidang terlihat lega setelah membaca putusan. Mereka mengapresiasi keputusan hakim yang memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk bebas dengan pengawasan. Sementara itu, kalangan hukum menyatakan vonis percobaan ini dapat memicu diskusi lebih luas mengenai penanganan perkara demonstrasi yang berujung kericuhan.
Hakim juga mengingatkan bahwa meskipun tidak menjalani hukuman badan, para terdakwa wajib mematuhi ketentuan pidana pengawasan dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jika mereka melanggar syarat pengawasan, maka hukuman dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
