Megasuara.com – Jakarta, Sejumlah mahasiswa menggelar aksi berkemah di depan kantor Komnas HAM di Jakarta sebagai bentuk protes terbuka. Mereka secara tegas menuntut penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang hingga kini belum menemui titik terang. Aksi tersebut mengusung tema “Tenda untuk Andrie, Tandu untuk Demokrasi” yang sarat makna simbolik. Para mahasiswa mendirikan tenda sebagai lambang perlawanan terhadap ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Melalui aksi ini, mereka ingin mendorong negara agar bertindak lebih tegas, transparan, dan bertanggung jawab.
Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turut ambil bagian dalam aksi solidaritas ini. Mereka menyuarakan keresahan kolektif terhadap lambannya proses penanganan kasus yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Para peserta aksi menilai aparat penegak hukum belum berhasil mengungkap pelaku utama di balik peristiwa tersebut. Selain itu, mereka juga menyoroti belum jelasnya rantai komando yang terlibat dalam kasus tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran luas akan adanya praktik impunitas yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Mahasiswa memandang kasus ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebagai ujian serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Mereka menilai peristiwa tersebut mencerminkan masih rentannya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Para aktivis menegaskan bahwa keselamatan pejuang HAM masih berada dalam ancaman nyata. Oleh karena itu, mereka mendesak negara untuk memberikan perlindungan konkret dan berkelanjutan. Aksi tenda ini pun menjadi bentuk tekanan moral sekaligus simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pembentukan tim pencari fakta independen yang kredibel dan transparan. Mereka menginginkan keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam tim tersebut guna memastikan objektivitas. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga integritas proses hukum agar tidak terpengaruh kepentingan tertentu. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar kasus ini disidangkan di peradilan umum. Mereka menilai jalur peradilan militer berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat keadilan.
Aksi ini juga menjadi sarana kritik terhadap kondisi demokrasi nasional yang dinilai semakin rapuh. Mahasiswa menggambarkan situasi tersebut dengan istilah “tandu demokrasi” sebagai simbol kondisi darurat. Istilah itu menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Para peserta aksi menilai keselamatan aktivis kerap terancam oleh kepentingan elite yang berkuasa. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi reformasi dalam sistem hukum dan perlindungan HAM.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap negara dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan keadilan. Mereka menuntut aparat penegak hukum bekerja secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan. Aksi berkemah ini direncanakan akan terus berlangsung hingga terdapat kejelasan hukum yang pasti. Mereka berkomitmen untuk tetap bertahan dan mengawal kasus ini demi tercapainya keadilan bagi korban serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Rekomendasi untuk kamu

Megasuara.com – Jakarta, DPRD DKI Jakarta mempercepat program bank sampah untuk menekan beban TPST Bantargebang….

Megasuara.com – Jakarta, Pemerintah Indonesia menegaskan sikap tegas terhadap kedaulatan wilayah udara nasional. Penegasan ini…

Megasuara.com – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan elpiji nonsubsidi tetap aman. Kepastian ini…

Megasuara.com – Jakarta, Indonesia terus mempercepat langkah strategis menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and…

Megasuara.com – Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak menerima gugatan terkait pernyataan Fadli Zon…
