Kejagung Minta SPMB Bersih

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, menyampaikan pesan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Gedung Kemendikdasmen Jakarta. Ia meminta seluruh penyelenggara pendidikan menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Pemerintah tidak ingin praktik titipan siswa, gratifikasi, jual beli kursi, maupun manipulasi data kembali mencederai proses penerimaan murid baru. Reda menilai langkah mitigasi yang kuat mampu menutup peluang penyimpangan sejak awal. Ia juga meminta kepala daerah ikut turun langsung mengawasi pelaksanaan di wilayah masing-masing.

Kejagung menilai SPMB memiliki peran penting dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan setara. Karena itu, pemerintah ingin seluruh proses berlangsung profesional dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Reda menegaskan setiap sekolah wajib menjalankan aturan tanpa diskriminasi. Ia meminta seluruh pejabat pendidikan memberi contoh birokrasi yang bersih kepada masyarakat. Pemerintah juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi ruang praktik korupsi maupun penyalahgunaan jabatan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang lebih adil dan manusiawi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut memperkuat pengawasan dengan menggandeng sejumlah lembaga negara. Pemerintah melibatkan Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Kepolisian RI, hingga Kantor Staf Presiden untuk mengawasi jalannya SPMB. Langkah kolaborasi ini menunjukkan pemerintah ingin membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemendikdasmen berharap sinergi lintas lembaga mampu meminimalkan pelanggaran di lapangan. Pemerintah juga ingin mempercepat penanganan jika masyarakat menemukan dugaan penyimpangan selama proses seleksi berlangsung.

Selain memperketat pengawasan, pemerintah mulai menerapkan sejumlah langkah teknis untuk menutup celah kecurangan. Kemendikdasmen mengunci kuota daya tampung sekolah melalui sistem Dapodik agar sekolah tidak bisa menambah kursi secara sepihak. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik jual beli kursi yang sebelumnya sering menjadi sorotan publik. Pemerintah ingin seluruh data penerimaan siswa tercatat secara digital dan mudah diawasi. Langkah tersebut juga mempermudah proses audit apabila muncul laporan pelanggaran dari masyarakat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi pelaksanaan SPMB 2026/2027. Kantor Staf Presiden membuka layanan pengaduan bagi warga yang menemukan indikasi kecurangan di lapangan. Melalui hotline KSP Mendekat, masyarakat dapat melaporkan berbagai dugaan pelanggaran selama proses penerimaan murid berlangsung. Pemerintah berharap partisipasi publik dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi. Langkah ini sekaligus memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut menjaga keadilan dalam akses pendidikan.

Kemendikdasmen juga menegaskan sejumlah aturan baru dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran mendatang. Pemerintah melarang sekolah dasar mengadakan tes baca, tulis, dan hitung atau calistung sebagai syarat penerimaan siswa baru. Kebijakan ini bertujuan menjaga pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak. Pemerintah menilai tes calistung sering memunculkan tekanan bagi anak usia dini dan menciptakan ketimpangan kesempatan belajar. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah berharap sekolah fokus pada kesiapan psikologis dan perkembangan anak, bukan sekadar kemampuan akademik awal.

Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menyiapkan dukungan tambahan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lebih inklusif. Kemendikdasmen mencatat sebanyak 53 pemerintah daerah siap membantu pembiayaan siswa yang masuk sekolah swasta. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan pendaftar di sekolah negeri sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban orang tua dan memberi lebih banyak pilihan sekolah bagi siswa. Kebijakan ini juga membantu mengurangi potensi persaingan tidak sehat dalam perebutan kursi sekolah negeri.

Pengawasan ketat terhadap SPMB muncul karena pemerintah ingin menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada proses penerimaan siswa baru. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sering mengeluhkan praktik titipan, manipulasi zonasi, hingga pungutan liar. Pemerintah menyadari kasus semacam itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Karena itu, aparat penegak hukum kini ikut aktif mengawal proses sejak awal. Kejagung menilai pengawasan preventif jauh lebih efektif dibanding penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Reda Manthovani menegaskan penegakan hukum tidak hanya berbentuk tindakan represif. Menurutnya, aparat juga harus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan tertib, akuntabel, dan transparan. Ia menyebut pengawasan lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah strategis untuk membangun budaya pemerintahan yang baik. Pemerintah ingin menjadikan SPMB 2026/2027 sebagai contoh pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Jika seluruh pihak menjalankan komitmen tersebut secara konsisten, pemerintah optimistis masyarakat akan merasakan proses penerimaan siswa yang lebih adil dan terbuka.