Megasuara.com – Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) baru‑baru ini mengeluarkan putusan penting yang memberi arah baru bagi tata kelola profesi kesehatan di Indonesia. Putusan ini menjadi momentum bagi pembenahan sistem profesi, termasuk peran lembaga penentu standar dan pengawasan kualitas tenaga kesehatan.
Dalam amar putusan perkara Nomor 111/PUU‑XXII/2024 dan 182/PUU‑XXII/2024, MK menegaskan bahwa Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) memiliki kedudukan yang independen. Lembaga itu kini langsung bertanggung jawab kepada Presiden tanpa berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan memperkuat posisi konsil dalam menetapkan standar profesi kesehatan secara profesional dan objektif.
Pemerintah menyambut baik keputusan tersebut. Kementerian Kesehatan menyatakan putusan ini memperkuat peran strategis KKI dan Kolegium Kesehatan dalam menjaga mutu, kompetensi, dan profesionalisme tenaga medis serta tenaga kesehatan secara luas. Pernyataan ini ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, yang mengatakan bahwa putusan memberi kepastian hukum kuat bagi semua pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Menurut pertimbangan hakim MK, independensi lembaga yang menetapkan standar profesi penting untuk mencegah campur tangan yang tidak perlu, termasuk dari pihak birokrasi. Hal ini bertujuan agar putusan profesional di bidang kesehatan diambil berdasarkan keilmuan dan etika profesi semata. Interpretasi ini sekaligus memperjelas batas kewenangan antara negara sebagai regulator dan konsil atau kolegium sebagai institusi keilmuan utama.
Putusan tersebut juga menolak sebagian permohonan organisasi profesi yang ingin mengalihkankan beberapa kewenangan tertentu kepada mereka. Misalnya, permohonan untuk mengatur rekomendasi perizinan praktik, unit kredit profesi, dan pelatihan tetap berada di tangan pemerintah. Negara dipandang perlu hadir sebagai regulator untuk memastikan keselamatan pasien dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.
Sejalan dengan keputusan ini, pemerintah bersama kementerian terkait akan menyiapkan pengaturan lanjutan untuk merespons putusan MK. Termasuk penyusunan wadah tunggal bagi setiap profesi kesehatan yang akan berfungsi sebagai rumah besar profesi, yang disiapkan dalam jangka waktu satu tahun setelah putusan dibacakan.
Ke depan, putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam memperbaiki tata kelola profesi kesehatan nasional. Hal ini bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga tentang meningkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia.
