Megasuara.com – Davos, Swiss, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanfaatkan panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos untuk mengangkat isu baru yakni praktik ekonomi yang dipandang merugikan dan melanggar hukum, yang ia istilahkan sebagai “greedonomics” atau ekonomi keserakahan. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para pemimpin dunia dan pemangku kepentingan internasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa greedonomics menggambarkan kegiatan ekonomi yang tidak berlandaskan pada aturan dan etika, melainkan keserakahan yang mendorong praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Menurutnya, fenomena ini bukan bagian dari pasar bebas yang sehat, melainkan bentuk distorsi yang merusak tatanan ekonomi yang adil.
Prabowo juga mengaitkan istilah ini dengan fenomena sejarah seperti robber barons abad ke-19, yang menurutnya relevan untuk menggambarkan kondisi sejumlah pelaku usaha yang melakukan praktik tidak etis. Ia menekankan bahwa tidak ada iklim investasi yang sehat tanpa adanya penegakan hukum yang kuat dan konsisten.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti praktik ilegal dan korupsi. Ia menyebut beberapa langkah yang telah dilakukan, termasuk penyitaan jutaan hektare perkebunan sawit ilegal dan penutupan ratusan lokasi pertambangan yang beroperasi tanpa izin sah. Prabowo bahkan menantang anggapan bahwa pejabat negara bisa “dibeli” oleh praktik usaha ilegal, menunjukkan tekad untuk menempatkan supremasi hukum di atas semua kepentingan pribadi maupun korporasi.
Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa korupsi merupakan tantangan serius yang harus dihadapi secara terbuka, dan pemerintah bertekad melawannya demi memperkuat kedaulatan dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global. Ia menegaskan bahwa investasi hanya akan mengalir jika ada kepastian hukum dan iklim bisnis yang adil.
Dengan memperkenalkan istilah greedonomics, Prabowo ingin membuka diskusi global tentang pentingnya integritas dalam praktik ekonomi serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.
