DPR Desak Evaluasi Taksi Green SM

Anggota DPR menilai pemerintah tidak boleh menunda evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan transportasi tersebut. Mereka melihat pola kejadian yang terus berulang sebagai sinyal adanya persoalan serius dalam aspek operasional maupun keselamatan. Dalam beberapa kasus, kendaraan Green SM disebut pernah berhenti di lintasan kereta, sehingga berpotensi memicu kecelakaan fatal.

Peristiwa terbaru yang memperkuat sorotan publik terjadi dalam kecelakaan besar antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api Jarak Jauh di wilayah Bekasi Timur. Insiden ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat. DPR menegaskan bahwa tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, termasuk keterlibatan pihak eksternal seperti operator kendaraan umum.

Sejumlah legislator menyatakan bahwa taksi Green SM diduga menjadi salah satu pemicu awal rangkaian kecelakaan tersebut. Dugaan ini muncul karena kendaraan tersebut berada di area perlintasan ketika kejadian berlangsung. DPR pun meminta pemerintah tidak hanya berhenti pada investigasi, tetapi juga mengambil langkah konkret berupa audit operasional hingga kemungkinan pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran serius.

Selain itu, DPR menyoroti fakta bahwa insiden yang melibatkan kendaraan tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Sepanjang tahun 2026, beberapa kejadian telah dilaporkan, mulai dari kendaraan mundur tanpa kendali hingga menabrak fasilitas umum. Rangkaian peristiwa ini memperkuat kekhawatiran bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan maupun standar keselamatan operasional perusahaan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merespons desakan tersebut dengan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Green SM. Langkah ini mencakup pemeriksaan armada, sistem pengemudi, hingga mekanisme pengawasan di lapangan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di ruang publik memenuhi standar keselamatan yang ketat.

Di sisi lain, DPR juga menekankan pentingnya pembenahan sistem perlintasan sebidang kereta api. Mereka meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan setiap perlintasan memiliki pengamanan memadai, seperti palang pintu otomatis, rambu yang jelas, serta petugas pengawas. Menurut DPR, tanggung jawab perlintasan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

Desakan ini tidak hanya berkaitan dengan satu perusahaan, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas, yakni keselamatan transportasi nasional. DPR menilai sistem transportasi yang melibatkan berbagai moda harus memiliki standar keselamatan yang terintegrasi. Ketika satu komponen gagal, maka seluruh sistem berpotensi mengalami gangguan yang berakibat fatal.

Dalam konteks tersebut, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Pemerintah telah merencanakan pembangunan flyover di sejumlah titik rawan perlintasan kereta untuk mengurangi risiko kecelakaan. Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka panjang, meskipun membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit.

Para pengamat transportasi menilai bahwa kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam integrasi kendaraan listrik ke dalam sistem transportasi nasional. Inovasi teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat. Tanpa itu, potensi risiko justru meningkat, terutama di kawasan padat seperti Jabodetabek.

Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini. Kepercayaan publik terhadap sistem transportasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjamin keselamatan pengguna jalan dan penumpang. Setiap keterlambatan dalam pengambilan keputusan berpotensi memperbesar risiko terulangnya kejadian serupa.

DPR juga mengingatkan bahwa transformasi sektor perkeretaapian yang telah dibangun selama bertahun-tahun tidak boleh tercoreng oleh kelalaian pihak lain. Mereka meminta semua pihak, baik operator transportasi, pemerintah, maupun masyarakat, untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran terhadap keselamatan di perlintasan kereta.

Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, langkah evaluasi terhadap Green SM diperkirakan akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan standar keselamatan transportasi. Keputusan yang diambil nantinya tidak hanya berdampak pada satu perusahaan, tetapi juga akan menjadi preseden bagi pengelolaan transportasi berbasis teknologi di Indonesia ke depan.

Pada akhirnya, tragedi di Bekasi menjadi pengingat bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi. DPR berharap evaluasi yang dilakukan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan perubahan nyata yang mampu mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang.