Megasuara.com – Jakarta, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia menolak kabar bahwa lembaga itu ikut menjadi beking atau memfasilitasi impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Pernyataan ini disampaikan oleh Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Rico menjelaskan bahwa kabar keterlibatan Kemhan muncul karena adanya informasi publik tentang empat unit Mahindra Scorpio yang pernah diterima sebagai hibah dari PT Agrinas. Ia menegaskan bahwa hibah itu diberikan semata untuk memperlancar penanganan bencana di Aceh dan bukan bagian dari pengadaan besar-besaran kendaraan yang diberitakan.
Menurut Rico, kendaraan yang diterima itu digunakan untuk mempercepat distribusi bantuan, evakuasi warga, dan kegiatan logistik di daerah terdampak bencana. Ia menyatakan bahwa semua dukungan yang diterima dikelola secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Rico dengan tegas menyebut bahwa Kemhan tidak terlibat dalam proses pengadaan maupun pembelian 105 ribu kendaraan oleh PT Agrinas. Ia juga mengklarifikasi bahwa Kemhan hanya bertindak sebagai penerima hibah, bukan sebagai pihak yang memfasilitasi impor tersebut.
Sebagai informasi, rencana pengadaan 105 ribu unit mobil pikap asal India ini menuai pro dan kontra di berbagai elemen masyarakat hingga dunia usaha. Kendaraan itu kabarnya berasal dari dua produsen besar India yaitu Mahindra dan Tata Motors, dengan nilai kontrak pengadaan mencapai sekitar Rp 24,66 triliun.
Rencana ini juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak termasuk pelaku industri yang meminta pemerintah menunda atau menghentikan rencana impor untuk memberi ruang bagi industri otomotif nasional yang memiliki kapasitas produksi yang cukup tinggi.
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyampaikan pesan kepada pemerintah agar menunda realisasi impor tersebut sampai Presiden kembali dari kunjungan luar negeri dan bisa membahasnya lebih rinci.
Dengan klarifikasi Kemhan ini, publik diharap mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait isu keterlibatan lembaga tersebut dalam rencana impor mobil pikap dari India, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
