KPK Intensifkan Pemeriksaan Bukti Usai Geledah Balai Kota Madiun - Megasuara.com

KPK Intensifkan Pemeriksaan Bukti Usai Geledah Balai Kota Madiun

Megasuara.com – Madiun, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat penyidikan perkara korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Setelah melakukan penggeledahan menyeluruh di Balai Kota Madiun dan beberapa kantor dinas, lembaga antirasuah kini mendalami berbagai barang bukti yang telah disita guna memperjelas alur dugaan tindak pidana yang terjadi.

Penyidik KPK yang turun langsung ke Balai Kota sejak pagi hari memeriksa ruang kerja pejabat terkait hingga ruang administrasi pemerintah kota. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian penyidikan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga itu terhadap Maidi pada 19 Januari 2026 lalu. Dari OTT itu, sejumlah pihak kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Maidi sendiri, orang kepercayaannya, serta seorang kepala dinas.

Dalam perkembangan terbaru, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, surat-surat, serta perangkat elektronik yang diperkirakan memuat data penting terkait dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Penyitaan itu dilakukan tidak hanya di kantor wali kota, tetapi juga di beberapa kantor dinas seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menurut keterangan juru bicara KPK, seluruh barang bukti yang dikumpulkan akan dianalisis dan diekstrak secara detail oleh penyidik. Hasil analisis ini nantinya akan digunakan untuk menguatkan bukti dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka. Selain itu, dokumentasi digital diduga menyimpan informasi transaksi dan komunikasi yang krusial bagi proses penegakan hukum.

Penggeledahan dan pendalaman barang bukti ini juga dilakukan menyusul penyitaan uang tunai senilai puluhan juta rupiah di kantor Dinas Pendidikan, yang dinilai dapat memberi petunjuk lebih luas soal aliran dana yang diduga berasal dari praktik tidak sehat dalam perizinan dan proyek pemerintah.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala pemerintahan daerah. Sementara itu, KPK terus menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penyidikan secara tuntas dan transparan. Penyidik diperkirakan akan memanggil lebih banyak saksi ahli serta pihak-pihak lain yang terkait guna melengkapi berkas perkara sebelum dibawa ke tahap penuntutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *