Megasuara.com – Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan atas gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini meminta larangan kepada anggota keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada pemilu mendatang. Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS, menilai semangat gugatan sesuai dengan upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Mardani, larangan tersebut sejalan dengan tekad menolak praktik politik dinasti di tanah air. Ia menegaskan Indonesia perlu ruang kompetisi yang adil bagi semua calon. Ia juga menyebut pengalaman sejarah reformasi 1998 sebagai pelajaran penting dalam menolak KKN dan dominasi satu keluarga dalam politik.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua warga negara, yaitu Raden Nuh dan Dian Amalia, ke MK. Mereka meminta MK menilai Pasal 169 Undang-Undang Pemilu sebagai bertentangan dengan konstitusi. Tujuannya, larangan itu berlaku untuk semua individu yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat.
PKS mendorong agar MK mempertimbangkan uji materi ini secara obyektif dan konstitusional. Partai ini beranggapan batasan pencalonan dapat meminimalkan praktik politik dinasti yang dapat menghambat partisipasi politik luas. PKS juga berpendapat keputusan MK akan cerah bagi masa depan politik nasional.
Tokoh lain di luar PKS juga memberikan respons. Partai Demokrat menyatakan bahwa gugatan warga tersebut merupakan hak konstitusional. Partai ini menyerahkan sepenuhnya kepada putusan hakim dalam menilai permohonan tersebut.
Pakar hukum pemilu, Titi Anggraini dari Universitas Indonesia, menilai permohonan larangan terhadap keluarga presiden atau wapres tersebut memiliki alasan argumentatif yang perlu dipertimbangkan oleh MK. Ia menyoroti bahwa hubungan kekerabatan dengan pejabat petahana sering menimbulkan tantangan serius dalam persaingan politik.
Gugatan ini kini berada pada tahap pemeriksaan awal di Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang akan diambil nantinya diharapkan memberi dampak terhadap praktik politik Indonesia ke depan. Masyarakat menunggu putusan hakim dengan penuh perhatian karena hasilnya berkaitan langsung dengan dinamika demokrasi bangsa.
