Nabilah O’Brien Ajukan Perlawanan Hukum Usai Jadi Tersangka

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Nabilah menyatakan bahwa dirinya adalah korban pencurian yang malah kini berstatus tersangka terkait kasus pencemaran nama baik. Kasus ini berawal saat pasangan pengunjung restoran diduga mengambil makanan dan minuman tanpa membayar lalu video rekaman CCTV tersebut viral di media sosial.

Nabilah merasa terpukul dan tertekan saat status tersangka itu diumumkan oleh penyidik. Ia berkata kepada wartawan bahwa dirinya menjadi target sejak menyuarakan kejadian yang dialaminya. Menurut pengakuannya, selama lima bulan ia diminta mengakui bahwa unggahan CCTV dan pernyataannya adalah fitnah serta diminta sejumlah uang sebagai syarat damai.

Kuasa hukum Nabilah, Goldie Natasya Swarovski, mengungkapkan mereka menilai proses penyidikan memiliki banyak kejanggalan. Tim hukum telah menyiapkan berbagai langkah termasuk mengajukan permohonan pra-peradilan dan surat gelar perkara khusus kepada Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Polri. Mereka berharap proses ini berjalan objektif dan adil.

Goldie menyatakan pihaknya juga telah meminta bantuan Divisi Pengamanan Internal (Paminal) Polri untuk mengevaluasi proses penyidikan yang berjalan. Ia menegaskan upaya hukum ini dilakukan demi membela hak dan nama baik kliennya di hadapan hukum.

Sementara itu, Nabilah menerima undangan untuk menjelaskan kasusnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI. Langkah ini ia sambut sebagai kesempatan untuk menyampaikan fakta secara langsung di hadapan wakil rakyat.

Disisi lain, instansi kepolisian menyatakan akan mengecek serta meluruskan fakta penyidikan sesuai data yang ada. Mereka berjanji memberikan ruang bagi klarifikasi dan langkah penyelidikan yang transparan.

Kisah ini memicu diskursus publik mengenai batasan kebebasan berekspresi di media sosial dan konsekuensi hukum bagi individu yang membagikan konten viral yang dianggap menyinggung pihak lain. Masyarakat menantikan proses hukum yang adil dan transparan guna memastikan hak semua pihak terlindungi.