Megasuara.com – Jakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyerukan agar UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak hanya dikembalikan ke bentuk sebelum revisi, tetapi juga perlu disertai pembaruan substansial. Pernyataan itu muncul di tengah diskusi publik dan wacana revisi regulasi antikorupsi yang terus berkembang di parlemen. Permintaan ini menunjukkan keinginan parlemen untuk melihat KPK lebih kuat dan relevan dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia saat ini.
Aria Bima menjelaskan pimpinan DPR mengamati banyak kritik terhadap UU KPK versi yang berlaku saat ini. Ia menilai kalau UU itu hanya dikembalikan tanpa perubahan lain, masalah mendasar dalam pemberantasan korupsi bisa tetap ada. Aria menilai pembaruan harus menyentuh kelembagaan hingga mekanisme kerja KPK agar lembaga ini bisa bekerja lebih efektif. Pernyataan Aria ini mencerminkan keseriusan legislatif untuk mengevaluasi peraturan yang telah lama menjadi perhatian publik.
Di banyak forum, publik sering menyuarakan bahwa revisi UU KPK pada 2019 dianggap melemahkan independensi institusi antirasuah. Sebagian pihak meminta agar UU itu kembali ke versi 2002, ketika KPK masih memiliki kewenangan penuh dan status yang independen dari campur tangan eksekutif atau legislatif. Usulan ini kemudian mendapat atensi media dan pembicaraan dari sejumlah tokoh nasional.
Namun, Aria Bima lebih jauh menegaskan bahwa hanya mengembalikan regulasi bukan solusi akhir. Ia ingin UU baru itu memuat sekurang-kurangnya pembaruan yang menjawab kebutuhan penegakan hukum di era modern. Misalnya pembaruan yang memperkuat fungsi pencegahan korupsi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum secara menyeluruh. Aria menegaskan DPR akan terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum memasukkan pembaruan itu ke dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional.
Permintaan pembaruan UU KPK juga berkaitan dengan perdebatan di masyarakat mengenai efektivitas lembaga antikorupsi. Banyak pihak menilai Indonesia masih menghadapi banyak kasus korupsi besar di tingkat daerah hingga pusat, meskipun KPK giat melakukan operasi tangkap tangan. Dengan pembaruan UU KPK yang tepat, diharapkan penyintas penegakan korupsi mendapat dukungan hukum yang kuat serta mampu menghadapi bentuk baru korupsi yang lebih kompleks.
Aria Bima memastikan DPR akan memperhatikan dampak sosial dan hukum dari setiap perubahan UU tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi ini, termasuk ahli hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat antikorupsi. Aria menegaskan DPR siap melakukan dialog intensif agar UU KPK yang baru bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat lembaga antikorupsi secara struktural.
Dengan penuh kesadaran publik terhadap korupsi terus tumbuh, usulan Aria Bima membuka ruang diskusi legislatif yang lebih luas terkait masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. DPR menyatakan siap mendengar suara publik dalam merumuskan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif.
