-
Dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
-
Gratifikasi dan pungutan ilegal
-
Pemerasan dalam layanan publik
-
Tindak pidana pencucian uang
-
Kasus yang melibatkan pejabat negara, ASN, jaksa, kepala daerah, hingga pihak swasta.
OTT yang dilakukan KPK terjadi di banyak wilayah Indonesia, termasuk operasi terhadap pejabat daerah dan aparat penegak hukum. Beberapa OTT bahkan berujung pada penetapan tersangka kepala daerah dan jaksa, serta penyitaan bukti uang tunai ratusan juta rupiah.
Respons terhadap capaian OTT KPK juga muncul dari kalangan legislatif. Seorang anggota Komisi III DPR sempat menilai bahwa meski OTT dilakukan berulang, efektivitasnya dalam menciptakan efek jera secara sistemik khususnya terhadap pejabat daerah masih dipertanyakan dan perlu strategi penindakan yang lebih komprehensif.
Operasi Tangkap Tangan sendiri adalah istilah populer untuk operasi rahasia yang dilakukan penegak hukum untuk menangkap pelaku sedang atau baru saja melakukan tindak pidana korupsi meskipun istilah ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kinerja penindakan ini menjadi tonggak penting dalam catatan pemberantasan korupsi di Indonesia, menunjukkan upaya aparat hukum untuk menekan praktik suap dan gratifikasi di tengah tantangan sistemik yang masih ada.
