Myanmar Murka, ASEAN Dituding Mengucilkan

Pemerintah Myanmar menyampaikan keberatan karena negara itu masih dibatasi untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak kudeta militer pada 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN memang menolak kehadiran pemimpin junta Myanmar dalam berbagai konferensi tingkat kepala negara maupun menteri luar negeri. Kebijakan tersebut diambil setelah militer Myanmar dinilai gagal menjalankan “konsensus lima poin” yang sebelumnya disepakati bersama ASEAN untuk menghentikan kekerasan dan membuka dialog damai.

Pihak Myanmar menganggap pembatasan itu tidak lagi relevan. Pemerintah yang kini dipimpin Presiden Min Aung Hlaing menilai ASEAN seharusnya memperlakukan seluruh anggota secara setara tanpa diskriminasi politik. Myanmar juga menyebut tindakan ASEAN telah melanggar prinsip non-intervensi yang sejak lama menjadi dasar hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Situasi ini berkembang setelah beberapa negara ASEAN mulai membuka peluang komunikasi kembali dengan Myanmar. Thailand menjadi salah satu negara yang paling aktif mendorong pendekatan baru terhadap Naypyidaw. Menteri Luar Negeri Thailand bahkan mengusulkan pertemuan virtual antara para menteri luar negeri ASEAN dan Myanmar guna membangun kembali komunikasi diplomatik yang selama ini membeku.

ASEAN sendiri menghadapi dilema besar dalam menyikapi Myanmar. Di satu sisi, organisasi itu ingin mempertahankan prinsip persatuan kawasan dan menghindari perpecahan internal. Namun di sisi lain, banyak negara anggota menilai Myanmar belum menunjukkan kemajuan nyata dalam mengurangi konflik sipil dan kekerasan terhadap warga sipil. Hingga kini, perang saudara di Myanmar masih berlangsung dan menyebabkan jutaan warga mengungsi.

Filipina sebagai ketua ASEAN tahun 2026 juga terus memberi tekanan diplomatik kepada Myanmar. Pemerintah Filipina meminta Myanmar memberikan akses kepada utusan khusus ASEAN untuk bertemu Aung San Suu Kyi yang kini menjalani tahanan rumah. Manila menilai langkah tersebut dapat menjadi sinyal keseriusan Myanmar dalam menciptakan rekonsiliasi nasional.

Ketegangan antara Myanmar dan ASEAN sebenarnya bukan hal baru. Sejak kudeta militer pada Februari 2021, ASEAN berkali-kali mengalami kesulitan mencari sikap bersama terkait Myanmar. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina cenderung mengambil posisi tegas terhadap junta militer. Sementara negara lain memilih pendekatan lebih lunak demi menjaga hubungan diplomatik kawasan. Perbedaan pandangan inilah yang membuat respons ASEAN terhadap Myanmar sering terlihat lambat dan tidak konsisten.

Konsensus lima poin yang dihasilkan ASEAN pada 2021 awalnya diharapkan menjadi jalan keluar konflik Myanmar. Kesepakatan itu mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta penunjukan utusan khusus ASEAN. Namun hingga kini implementasinya berjalan sangat minim. Junta Myanmar dinilai tidak benar-benar menjalankan komitmen tersebut sehingga ASEAN mempertahankan pembatasan terhadap keikutsertaan Myanmar dalam forum tingkat tinggi.

Meski demikian, beberapa perkembangan terbaru mulai membuka ruang diplomasi baru. ASEAN dikabarkan akan menggelar pertemuan virtual dengan Menteri Luar Negeri Myanmar dalam waktu dekat. Pertemuan itu dipandang sebagai langkah awal untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan komunikasi yang lebih efektif antara Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya.

Sejumlah pengamat menilai Myanmar sengaja meningkatkan tekanan diplomatik agar bisa kembali memperoleh legitimasi regional. Setelah membentuk pemerintahan sipil baru yang tetap didominasi kelompok pro-militer, Myanmar berusaha menunjukkan bahwa situasi politik domestik mulai stabil. Namun banyak negara ASEAN belum sepenuhnya percaya terhadap klaim tersebut karena konflik bersenjata masih berlangsung di berbagai wilayah negara itu.

Selain persoalan konflik internal, isu Myanmar juga memengaruhi citra ASEAN di mata dunia internasional. Banyak pihak menilai ASEAN gagal menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menangani salah satu krisis terbesar di Asia Tenggara tersebut. Organisasi hak asasi manusia bahkan berulang kali mendesak ASEAN mengambil tindakan lebih tegas terhadap junta Myanmar.

Di tengah tekanan internasional, ASEAN tetap mencoba menjaga pendekatan diplomatik yang hati-hati. Organisasi itu tidak ingin kehilangan Myanmar sepenuhnya dari jalur komunikasi regional. ASEAN juga khawatir isolasi total justru akan memperburuk konflik dan memperbesar pengaruh kekuatan luar di Myanmar. Karena itu, sejumlah negara anggota kini mulai mendorong strategi keterlibatan bertahap sambil tetap menuntut kemajuan nyata dalam proses perdamaian.

Protes Myanmar kepada ASEAN menunjukkan bahwa hubungan kedua pihak masih berada dalam fase sensitif. Myanmar ingin kembali diakui sebagai anggota penuh yang memiliki hak setara di kawasan. Sebaliknya, ASEAN masih menunggu bukti konkret bahwa pemerintah Myanmar benar-benar serius menghentikan kekerasan dan membuka dialog politik inklusif.

Perkembangan beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu arah hubungan Myanmar dan ASEAN. Jika komunikasi diplomatik berjalan lancar, peluang normalisasi hubungan bisa mulai terbuka. Namun apabila konflik domestik Myanmar terus memburuk tanpa solusi politik yang jelas, ketegangan dengan ASEAN kemungkinan akan kembali meningkat dan memperpanjang kebuntuan regional yang sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.