Megasuara.com – Jakarta, Gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian Gaza menuai sorotan internasional. Perhatian dunia tidak hanya tertuju pada tujuannya meredam konflik di Gaza, tetapi juga pada skema keanggotaan yang dinilai tidak lazim. Pemerintahan Trump mensyaratkan setoran dana minimal US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun bagi negara yang ingin memperoleh status anggota tetap dalam dewan tersebut.
Berdasarkan rancangan piagam yang telah disebarkan ke sejumlah negara, masa jabatan setiap anggota ditetapkan selama tiga tahun sejak piagam diberlakukan. Masa tugas itu dapat diperpanjang, dengan ketentuan negara bersangkutan kembali mengucurkan dana sedikitnya US$ 1 miliar pada tahun pertama perpanjangan. Ketentuan ini memunculkan anggapan bahwa keanggotaan permanen dalam Dewan Perdamaian Gaza lebih menyerupai transaksi finansial ketimbang hasil proses diplomasi.
Secara konsep, Dewan Perdamaian Gaza dirancang sebagai lembaga multilateral yang bertugas mengawasi proses stabilisasi serta transisi pemerintahan di wilayah terdampak konflik. Dalam struktur yang diusulkan, Trump akan menjabat sebagai ketua dengan kewenangan veto yang kuat sebagaimana tertuang dalam piagam.
Tanggapan dunia internasional terhadap ketentuan tersebut terbelah. Sejumlah negara, termasuk Maroko, menyatakan kesiapan untuk ambil bagian dalam inisiatif ini sebagai wujud dukungan terhadap stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Rabat menilai keterlibatan dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai langkah konkret untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian konflik.
Sebaliknya, penolakan juga datang dari sejumlah negara besar. China menegaskan posisinya dengan menyatakan dukungan penuh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pilar utama multilateralisme global. Beijing menolak gagasan Dewan Perdamaian Gaza dijadikan alternatif atau pengganti PBB, dengan alasan sistem internasional yang ada tidak seharusnya digeser oleh inisiatif yang didominasi satu kekuatan.
Di kawasan Eropa, respons yang muncul cenderung penuh pertimbangan. Belanda dan Inggris dikabarkan masih menakar keseimbangan antara manfaat politik dan biaya besar yang harus ditanggung. Sementara itu, Jerman menyatakan masih mempelajari desain kelembagaan Dewan Perdamaian Gaza serta kesesuaiannya dengan hukum internasional, menandakan bahwa dukungan dari negara-negara Barat belum sepenuhnya solid.
Langkah Trump tersebut pun memicu perdebatan luas mengenai masa depan diplomasi global dan peran negara adidaya dalam membentuk arsitektur perdamaian dunia. Di tengah sejumlah negara yang mempertimbangkan untuk menerima undangan tersebut, tidak sedikit pihak yang meragukan efektivitas sekaligus legitimasi model “bayar untuk keanggotaan permanen” yang ditawarkan.
