Investigasi: Senjata Suhu Ekstrem Israel di Gaza

Laporan itu didasarkan pada pengumpulan data oleh tim Pertahanan Sipil Gaza sejak perang besar meletus pada Oktober 2023. Mereka mencatat sekitar 2.842 warga Palestina yang hilang dan tidak meninggalkan sisa tubuh yang dapat diidentifikasi setelah serangan.

Tim penyelamat menggunakan metode perbandingan saat memeriksa lokasi ledakan. Mereka membandingkan jumlah orang yang seharusnya berada di dalam bangunan dengan jumlah jenazah yang ditemukan. Bila pencarian lengkap hanya menghasilkan fragmen kecil seperti percikan darah atau kulit, selisih korban itu diklasifikasikan sebagai “menguap”.

Para ahli militer yang diwawancarai dalam investigasi itu menjelaskan bahwa senjata termobarik dan senjata pembakar yang digunakan dapat menghasilkan ledakan dengan suhu antara 2.500 hingga 3.500 derajat Celsius. Suhu ini jauh melebihi titik didih air, sehingga tubuh manusia yang sebagian besar terdiri atas air mendidih dan jaringan tubuh hancur menjadi abu.

Salah satu senjata yang disebut dalam laporan adalah bom MK-84 buatan Amerika Serikat yang mengandung bahan peledak tritonal. Bom ini mampu menghasilkan panas luar biasa saat meledak. Selain itu, bom BLU-109 penghancur bunker dan bom pandu GBU-39 juga diidentifikasi sebagai bagian dari arsenal yang digunakan dalam beberapa serangan.

Seorang warga Palestina yang kehilangan anggota keluarga di bawah reruntuhan menggambarkan pengalaman memilukan mereka. Ia mencari tanpa hasil di rumah sakit dan kamar jenazah, hanya menemukan darah dan fragmen kecil di lokasi serangan. Ini mempertegas kengerian dampak dari senjata-senjata tersebut.

Para pengamat hukum internasional mengatakan bahwa penggunaan senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil dan kombatan dapat melanggar hukum humaniter internasional. Mereka menilai langkah ini bisa masuk kategori kejahatan perang jika dibuktikan di pengadilan internasional.

Investigasi ini muncul di tengah konflik yang terus menelan korban di Jalur Gaza. Selain kontroversi senjata suhu ekstrem, komunitas internasional terus mendesak kedua belah pihak untuk menghormati hukum hak asasi manusia dan melindungi warga sipil di wilayah konflik.