Menkeu Resmi Alihkan Gedung Kemenag Thamrin

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 54/2026 yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Langkah ini merupakan bagian dari proses besar alih fungsi aset dan kelembagaan layanan haji sejak dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan perubahan undang‑undang penyelenggaraan haji dan umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa perubahan status gedung itu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta koordinasi intens dengan semua pihak terkait. Menurut Dahnil, keputusan Purbaya memperkuat landasan hukum agar gedung dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kemenhaj dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, gedung di Jalan Thamrin ini digunakan oleh Kemenag dan sekaligus menjadi tempat bagi Badan Penyelenggara Haji sebelum digantikan oleh Kemenhaj. Proses pembagian penggunaan antara Kemenag dan Kemenhaj sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu, dengan beberapa lantai gedung dialokasikan bersama antara dua kementerian sesuai kesepakatan lintas lembaga.

Pengambilalihan gedung ini menjadi salah satu langkah simbolis penting dalam memperkokoh peran Kemenhaj sebagai lembaga negara yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara mandiri. Aset strategis ini dianggap krusial untuk mendukung operasional kementerian baru serta layanan kepada jutaan calon jamaah haji dari seluruh Indonesia.

Namun, Dahnil juga memberikan catatan bahwa proses alih aset lain masih terus berjalan dan belum sepenuhnya rampung. Beberapa aset lain, seperti wisma haji di sejumlah kota, masih dalam tahap administrasi pengalihan dari Kemenag ke Kemenhaj.

Purbaya menegaskan bahwa penataan aset negara seperti gedung Kemenag di Jalan Thamrin dilakukan demi efisiensi, kepastian hukum, dan dukungan terhadap tugas baru Kemenhaj. Langkah ini juga selaras dengan upaya pemerintah meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah yang lebih profesional dan terintegrasi.

Dengan selesainya alih status gedung tersebut, Kemenhaj kini memiliki basis kantor pusat yang kuat di kawasan strategis Jakarta. Pihak kementerian berharap transisi kelembagaan ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan haji, sekaligus mempercepat perbaikan proses administrasi bagi calon jamaah.