Megasuara.com – Jakarta, Konflik bersenjata dan ketegangan sosial di Provinsi Papua masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga awal 2026, kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Yorrys Raweyai. Dia menyatakan frustrasi karena berbagai upaya penyelesaian selama puluhan tahun belum menunjukkan hasil yang nyata.
Dalam pertemuan resmi antara DPD RI dan Amnesty International Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta pada Senin (9/2/2026), Yorrys menekankan bahwa konflik di Papua telah berlangsung lebih dari 70 tahun sejak integrasi wilayah itu dengan Republik Indonesia. Menurutnya, penyelesaian masalah tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer semata.
“Pendekatan keamanan tanpa dialog tidak akan menyelesaikan akar masalah,” ujarnya. “Hak asasi manusia (HAM) serta perlindungan terhadap warga sipil harus lebih diutamakan jika kita ingin mencapai perdamaian berkelanjutan,” tambahnya.
Raweyai juga menyinggung soal minimnya langkah konkret dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengaku merasa sulit memperoleh akses dialog dengan pejabat tinggi negara, termasuk saat Presiden Joko Widodo menjabat. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor menghambat upaya penyelesaian konflik secara damai.
Kondisi di lapangan selama ini masih menunjukkan insiden bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok separatis di pegunungan dan wilayah pedalaman Papua. Sejumlah kasus kekerasan terhadap warga sipil dilaporkan terjadi di berbagai kabupaten, seperti Intan Jaya, Nduga, dan Dogiyai.
Selain itu, dampak konflik juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Sekolah dan fasilitas kesehatan sering terganggu, banyak warga terpaksa mengungsi, dan akses pendidikan menjadi sangat terbatas di wilayah yang rawan konflik.
Yorrys menyerukan agar pemerintah menerapkan strategi penyelesaian berbasis HAM dan dialog nasional yang lebih inklusif. Pendekatan semacam itu harus melibatkan tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin lokal Papua. Tujuannya adalah menciptakan kepercayaan antara warga setempat dengan aparat negara demi stabilitas jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah pada berbagai kesempatan juga pernah mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan stabilisasi di Papua, termasuk perintah tegas dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan. Namun, kritik dari tokoh masyarakat seperti Yorrys menunjukkan bahwa masih ada celah dalam pendekatan yang selama ini dijalankan.
Kesimpulannya, konflik Papua yang telah berlangsung puluhan tahun membutuhkan pendekatan lebih luas dan komprehensif, bukan sekadar respons keamanan semata. Opsi terbaik menurut sebagian pengamat adalah memperkuat HAM, membuka ruang dialog, serta menjamin perlindungan sosial dan ekonomi warga Papua agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan.
