Megasuara.com – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan sikap tegas setelah beredarnya sebuah video yang menjadi perbincangan luas di media sosial. Rekaman tersebut menampilkan seorang pedagang kaki lima yang melontarkan tuduhan terhadap oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pedagang itu menyebut adanya praktik pungutan liar yang diduga dilakukan kepada para pedagang di sejumlah titik di Jakarta. Video tersebut dengan cepat menyebar dan memancing respons beragam dari masyarakat di berbagai platform digital.
Dalam rekaman berdurasi singkat itu, sang pedagang terlihat merekam interaksi dengan petugas Satpol PP. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa dimintai sejumlah uang secara rutin. Pedagang tersebut bahkan mengungkapkan bahwa permintaan uang tidak hanya bersifat bulanan, tetapi juga dilakukan setiap hari. Ironisnya, menurut pengakuannya, meskipun uang telah diberikan, pedagang tetap tidak diperbolehkan berjualan di area trotoar. Pernyataan itu memicu reaksi keras warganet yang mempertanyakan integritas aparat penegak peraturan daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Pramono Anung memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan ruang bagi praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai persoalan serius yang harus segera ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh aparatur sipil dan petugas lapangan wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pramono menekankan bahwa setiap aparatur daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Ia menyatakan bahwa apabila ditemukan bukti yang sah dan meyakinkan terkait adanya pelanggaran, pemerintah daerah akan segera mengambil langkah disipliner. Ia bahkan menyebut kemungkinan pembebastugasan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas birokrasi.
Lebih lanjut, Pramono memastikan bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan akan dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Pemerintah daerah akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk saksi serta individu yang disebut dalam video tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil investigasi resmi diumumkan. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.
Kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono menyampaikan pesan yang jelas. Ia menolak segala bentuk kompromi terhadap perilaku tidak etis, termasuk pungutan liar di lapangan. Ia berharap sikap tegas ini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah di ibu kota.
Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Hasil pemeriksaan lengkap belum diumumkan karena proses administrasi dan pengumpulan bukti masih berlangsung. Publik pun terus mengikuti perkembangan isu ini sambil menantikan penjelasan resmi dari pihak berwenang.
