Puan menambahkan bahwa DPR bersikap sangat hati-hati dalam merancang perubahan regulasi. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas serta menjaga stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, DPR tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan aturan yang bersifat strategis dan berdampak jangka panjang.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama DPR saat ini masih tertuju pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Puan mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu cepat mengalihkan perhatian pada agenda politik jangka panjang. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan publik dan kepentingan politik.
RUU Pemilu sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2026. Komisi II DPR memegang peran penting dalam membahas aspek teknis dari regulasi tersebut. Mereka mulai menghimpun berbagai masukan dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat sipil sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.
Beragam aspirasi tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan draf revisi undang-undang. DPR berupaya memastikan bahwa regulasi baru mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sistem pemilu yang lebih transparan, adil, dan kredibel menjadi tujuan utama dalam pembahasan ini.
