Lembaga tersebut menekankan bahwa Indonesia memegang posisi penting sebagai mitra strategis Uni Eropa di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, mereka meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Parlemen Eropa juga menyoroti pentingnya keamanan bagi aktivis lingkungan, jurnalis, serta kelompok masyarakat sipil yang aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara.
Di sisi lain, tim advokasi Andrie Yunus terus mengumpulkan bukti tambahan melalui analisis rekaman CCTV. Mereka menduga sekitar 16 orang ikut berperan dalam rangkaian serangan tersebut. Investigasi independen menemukan indikasi keterlibatan sejumlah pihak sipil selain anggota militer yang sudah menjadi terdakwa. Temuan itu membuat desakan publik terhadap penyidikan lanjutan semakin menguat.
Kuasa hukum Andrie juga menggugat langkah aparat yang melimpahkan sebagian proses hukum ke ranah militer. Mereka menganggap proses tersebut berpotensi menghambat pengungkapan aktor utama di balik penyerangan. Tim hukum kemudian mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar penyidikan berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Kasus ini ikut memicu reaksi dari berbagai organisasi hak asasi manusia di Indonesia. Sejumlah lembaga menilai serangan terhadap Andrie Yunus merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan demokrasi. Mereka menyebut aksi kekerasan terhadap aktivis dapat menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sipil yang aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara.
