Megasuara.com – Jakarta, Mantan juru bicara Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangan tegas terkait asal usul revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tahun 2019. Ia menyatakan revisi itu merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan keputusan pemerintah. Pernyataan ini kembali menjadi topik perbincangan di masyarakat.
Menurut sang mantan jubir, publik harus memahami sejarah legislasi UU KPK dengan benar. Ia menegaskan proses revisi yang memicu kontroversi pada 2019 sejatinya berasal dari usulan DPR. Menurutnya, pemerintah saat itu hanya mengikuti mekanisme pembahasan bersama DPR sesuai konstitusi.
Pernyataan serupa juga disampaikan langsung oleh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ia menyetujui gagasan untuk mengembalikan UU KPK seperti sebelum revisi 2019. Ia mengingatkan kembali bahwa perubahan regulasi tersebut mulai dari DPR. Pernyataan ini diucapkan usai menonton pertandingan sepak bola di Solo.
Pernyataan mantan kepala negara itu kemudian memicu reaksi beragam. Sejumlah anggota DPR menyatakan bahwa menyalahkan sepenuhnya DPR tidak akurat. Mereka menilai pemerintah pada masa itu ikut terlibat dalam pembahasan mendetail. Anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa keterlibatan perwakilan pemerintah terjadi sejak awal pembahasan.
Sikap berbeda juga datang dari akademisi. Sebagian menilai pernyataan mantan presiden menunjukkan kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab moral atas revisi tersebut. Akademisi itu menilai revisi menjadi bagian dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak bisa hanya dikaitkan dengan inisiatif satu lembaga saja.
Kritik lain datang dari anggota DPR yang menyebut persetujuan pengembalian versi lama UU KPK sebagai standar ganda. Ia menilai pihak eksekutif tidak bisa lepas tangan setelah UU disahkan sepanjang proses berlangsung bersama legislatif. Analisa ini menunjukkan bahwa banyak pihak memaknai sejarah revisi UU KPK secara berbeda.
Selain itu, pimpinan dan pejabat di KPK juga menyampaikan pandangan mereka. Mereka menilai undang-undang bukanlah benda yang bisa dipinjam dan dikembalikan seperti barang. Mereka menyatakan KPK tetap beroperasi dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.
Perdebatan mengenai sejarah dan konsekuensi revisi UU KPK terus berlanjut. Isu ini tetap menjadi perhatian publik karena menyangkut pemberantasan korupsi dan integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.
